Realita Kemiskinan dan Kampanye Kita



Hari-hari ini, semakin dekat dengan pemilu serentak, semakin sesak. Sesak nafas karena asap knlapot, dan sesak di jalanan karena dipenuhi oleh orang-orang bayaran untuk konvoi. Bising minta ampun !

Hampir semua orang yang saya temui mengeluhkan persoalan konvoi di jalanan. Alasananya juga hampir sama, mengganggu kenyamanan, menambah polusi suara -apalagi dengan knalpot yang berisik. Semuanya mengeluhkan hal itu.

Sebenarnya apa untungnya ? toh, jika disurvei besar kemungkinan tidak mepengaruhi elekstabilitas. Kampanye dengan konvoi di jalan apakah efektif.

Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa orang-orang ini mau disuruh untuk konvoi. Kalau jawaban Anda karena mereka simpatisan, saya pikir itu kurang tepat. Lebih tepatnya ada motif ekonomi.

Sudah menjadi rehasia umum, orang-orang ini didatangi kemudaian deberi bayaran. Entah berapa, intinya konvoi ada uangnya. Jika ini diartikan sebagai bagaian dari pesta demokrasi, mungkin tidak. Justru ini  gambaran realita kemiskinan di Indonesia yang masih mengakar.

Apa hubungannya ? antara kampanye dan realitia kemiskinan di Indonesia ?

Partai, caleg dan tim suksenya mengambil peluang ini untuk dipergunakan sebagai alat kampanye. Orang kecil butuh uang, para caleg dan partai butuh suara. Disini ketemu, caleg dan partai bayar orang kecil untuk memilih mereka. Sesederhana itu.


Realitias kemisikinan di Indonesia terekam dalam BPS (Badan Pusat Statistik). Memang angka statistik menunjukan turun sampai bulan Maret 2018. Namun tetap jumlah angka kemiskinan masih cukup siknifikan. Total keseluruhan jumlah rakyat miskin 25,95 juta. Sementara kemiskinan tersentral di pulau Jawa dengan total 13,34 juta orang.

Ini juga yang menjadi penyebab 'serangan fajar' masih laris manis. Orang kecil disuap supaya memberikan hak suaranya. Padalahal "hak" sebenarnya tidak bisa dibeli. Apalagi diperjual. intinya, tidak untuk diperjual belikan. "Hak" adalah karunia Tuhan, mamang sudah ada sejak lahir. Makanya undang-undang kita tidak memberikan hak tapi menjamin hak untuk memilih.

Jika ada caleg yang datang memberikan uang (serang fajar), justru ini yang membatasi "hak" rakyat untuk memilih. Rakyat dihantui bayang-bayang keawatiran jika tidak memilih, apalagi jika amplopnya besar. Orang Jawa menyebut itu ewuh-perkewuh.

Jadi sebenarnya, fenomena 'serangan fajar', konvoi di jalan, sampai suap menyuap di kalangan orang kecil merupakan gambaran realita kemisikinan di Indonesia. Sudah sewajarnya kita prihatin.