Post-truth dan Algoritma Politik












"Ahoker!!!"
"Cebong!!"
"Kampret!!"

Perasaan, sudah satu tahun pilpres berlalu, pilkada DKI Jakarta juga berlalu,  tapi konfliknya masih menyisakan luka. Kok gitu ?

Barangkali gara-gara presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden)

Gara-gara peraturan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%, tidak memungkinkan ada lebih dari dua calon presiden. Sebab partai yang memenuhi syarat untuk mengajukan calon yaa cuma PDIP, jelas mereka akan mengajukan kader partai yang paling populis, bapak Jokowi.

Sedang partai lain, harus berkoalisi agar bisa mengajukan bakal calon presiden. Partai terkuat setelah PDIP yaa  Gerindra, tapi tetap saja mereka harus koalisi.

Saya pikir akan rata koalisinya. Tapi enggak, berat sebalah. Cukup mengherankan bagi saya, hanya PAN sama PKS yang mau merapat ke Gerindra (seingat saya yaa). Itu kan berarti banyak partai pesimis kalau pak Prabowo enggak bakal menang yah.

Yah, singkatnya lagi-lagi calonnya cuma dua; Jokowi vs Prabowo.

Dari situ, terjadilah polarisasi cebong dan kampret. Para akademisi yang tampil di Tv memprediksi polarisasi itu bakal terus berlanjut sekalipun pilpres berlalu.

Apalagi sentimen cebong-kampret dibumbui momentum ikonik Ahok dan Al-maidah 51. Siapa yang menyangka calon potensial seperti Ahok kalah dan mengundang gelombang protes yang besar. Buntutnya, pertengkaran dan konflik antar warga negara.

Pertengkaran yang paling seru, sudah pasti di medsos. Orang-orang semakin beringas di dunia maya. Merasa leluasa kali ya kalau di medsos, toh yang saling adu argumen kadang tidak saling kenal.

Lihat saja kolom komentar yang saya screenshot. Setidaknya itu cuma satu dari tiga sampai lima yang saya temui hari ini.

Screenshot from Facebook


Padahal, pilpres sudah satu tahun berlalu lo ya. Padahal ini juga sedang ribet masalah Covid-19 dan segala resiko sosial, politik, ekonomi --buntut dari pendemi. Kok, masih inget aja sentimen cebong-kampret seperti itu.

Kenapa bisa seperti itu ? Fenomena apa ini ?

Jadi ingat dulu sebelum ramai jargon revolusi digital dan revolusi industri 4.0. Ada pembahasan tentang post-truth. Biasanya, supaya mudah mengingat saya terjemahan menjadi 'pembenaran'. Yaa walau itu terlalu menyederhanakan. Tapi menurut saya, post-truth ini menjelaskan apa yang terjadi.

Efendi Gazali, yang menurut saya paling enak menjelaskan mengenai post-truth. Ia menambahkan penjelasan singkat tentang algoritma politik.

Meski singkat karena hanya lewat siaran, bagi saya yang awam mendengarkan itu cukup mencerahkan.

Ia menjelaskan post-truth dan algoritma politik, dua hal ini saling berkaitan.

Tadi saya sudah menerjemahkan (versi saya) bahwa post-truth itu 'pembenaran'. Jika si A sudah kecantol sejak awal sama Pak Jokowi, maka dia akan mencari pembenaran atas apa yang dilakukan, sekalipun yang dilakukan Pak Jokowi salah.

Berlaku juga buat Pak Prabowo.

Yaa saya rasa pasti dalam prosesnya lebih komplek. Tepi menurut saya sederhananya gitu.

Nah proses yang komplek itu, bisa dilihat dari algoritma politik. Proses bagaimana bisa si A mencari pembenarannya sendiri meski tidak diminta. Proses itulah algoritma politik

Misal, dulu debelum pilpres si A tadi nonton Tv, muncul calon presiden X, ia melihat citra politiknya sangat menawan di Tv. Pindah ke tempat kerja, membicarakan capres X dengan citra yang sama. Di tempat tongkrongan juga sama. Di keluarga juga begitu. Dari algoritma itu memunculkan bahwa capres X memang menawan.

Dalam kasus yang mirip, bisa juga dari situ lahir pendukung yang fanatik dan muncul pengkultusan.

Nah, kata para pengamat, algoritma politik ini bisa dimanipulasi. Orang bisa 'diprogram' agar hasil hitung-hitungannya yang keluar capres X. Biar orang milih capres x. Sampai secara sadar mati-maitian membela capres x.

Tidak heran kan, di masing-masing timses ada tim cyber yang mengurusi khusus maslah itu. Tim cyber mengusahakan algoritma politik bekerja di media sosial. Sebab media sosial seperti FB, Twitter dan IG, punya algoritma yang bisa dielaborasi dengan algoritma politik.

Tipikal algoritma intagram misal; jika si A ngelike potongannya pak Jokowi dan postingan para pendukungnya. Otomatis di explore nantinya keluar postingan tentang pak Jokowi.

Bahkan, kalau si A tadi ngelike nya akun yang menghujat pak Jokowi. Yaa nanti di explore juga ketemu demikian. Jadi tidak ada pilihan kann.

Algoritma media sosial kayak gitu yang dimanfaatkan agar terjadi efek dari 'pembenaran'.

Barangkali itu juga alasan kadang kubu pemerintah menggerakan Buzzer sejadi-jadinya. Sebab yang mereka inginkan adalah orang-orang membuat 'pembenaran' terhadap kebijakan pemerintah. Apapun kebijakannya.

Jadi, jangan heran kalau di media sosial, banyak bertebaran gaya komentar seperti pada gambar ini. Sebenarnya ada yang lebih menohok, kejam dan terlihat.... ah sudahlah....

Maklumi saja, anggap saja ini bagian dari efek post-truth dan algoritma politik.
Nulis essay, reveiw buku, dan feature. Sesekali (iseng) nulis sastra.

Post a Comment

Silahkan tinggalkan komentar
© Dhima Wahyu Sejati. All rights reserved. Developed by Jago Desain